Dugaan Korupsi Dana BOS, Kejari Kota Bogor Tahan 6 Tersangka
Kejaksaan Negeri Kota Bogor meredam enam terduga baru sangkaan korupsi dana Pertolongan Operasional Sekolah (BOS), Kamis (23/7/2020).

Dugaan Korupsi Dana BOS, Kejari Kota Bogor Tahan 6 Tersangka

Posted on

Kejaksaan Negeri Kota Bogor meredam enam terduga baru sangkaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kamis (23/7/2020).

Ke enam terduga itu berinisial BS, GN, DD, SB, WH, serta DJ. Mereka ada yang masih tetap dengan status perangkat sipil negara (ASN) atau pensiunan ASN.

Ke enam orang yang memegang untuk ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S). Pada tingkat kecamatan itu langsung ditahan selesai jalani kontrol.

Selesai resmi ditahan, keenamnya akan jalani penahanan semasa 20 hari di dalam rumah tahanan Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Paledang Kota Bogor.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor Bambang Sutrisna menjelaskan. Keenamnya terjebak masalah sangkaan penyelewengan dana BOS untuk Sekolah Dasar (SD) se-Kota Bogor Tahun Budget 2017, 2018 serta 2019.

“Beberapa terduga ini ada yang masih tetap aktif untuk kepala sekolah serta ada yang telah pensiun,” tutur Bambang.

Awalnya, penyidik Kejari Kota Bogor sudah memutuskan seorang terduga berinisial JJR, sebagai penyuplai layanan percetakan naskah masalah ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS), try out, ujian peningkatan kelas, serta ujian sekolah.

“Dalam kasus ini, mereka berperanan aktif komunikasi dengan pihak penyuplai. Penyuplai telah kami tahan dulu, kerjasamanya disana di antara K3S dengan penyuplai penyediaan masalah,” tutur Bambang.

Semestinya, pengendalian dana BOS untuk delapan pekerjaan salah satunya UTS, UAS, try out, ujian peningkatan kelas, serta ujian sekolah diurus oleh komite sekolah serta dewan guru.

“Sebab diurus K3S tanpa diketahui komite sekolah serta dewan guru lalu muncul persoalan semacam ini,” terangnya.

Keseluruhan nilai kontrak dari pekerjaan itu dari tahun 2017 sampai 2018, lanjut Bambang, sejumlah Rp 22.098.637.000 serta berdasar hitungan harga lumrah menurut pakar pada Irjen Kemendikbud sejumlah Rp 4.413.999.172 ditambah pekerjaan lain yang diakui sejumlah Rp 494.718.000.

“Perhitungan ada kerugian negara sejumlah Rp 17.189.919.828,” papar Bambang.

Kantongi Alat Bukti

Menurut dia, penentuan terduga dibantu dengan dua alat bukti yakni info saksi serta alat komunikasi berbentuk smartphone dari semasing Ketua K3S tingkat kecamatan dengan penyuplai layanan, dokumen-dokumen yang terkait dengan kasus ini, serta satu unit kendaraan roda empat.

“Smartphone telah diambil alih. Saya baca SMS di antara K3S dengan penyuplai layanan komunikasi intensif, tetap dipantau dan dikoordinasi. Kami juga peroleh pengembalian sejumlah Rp 75 juta tempo hari. Saat ini telah kami titipkan ke rekening penampungan sebesar itu,” terangnya.

Atas tindakannya, ke enam orang itu didugakan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2019 Mengenai Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2019 Mengenai Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 KUHP serta Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP subsider Pasal 3.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *