Jokowi Resmi Bubarkan 18 Tim Kerja hingga Komite, Ini Daftarnya

Posted on

Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi membubarkan 18 team kerja, badan, serta komite yang berdiri berdasar ketetapan presiden (keppres).

Hal itu terdapat dalam Klausal 19 Ketentuan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2020. Mengenai Komite Perlakuan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Pemulihan Ekonomi Nasional. Yang diberi tanda tangan Presiden Jokowi pada tanggal 20 Juli 2020. Demikianlah yang diambil dari Di antara.

“Dengan pembangunan komite seperti disebut dalam Klausal 1, lewat ketentuan presiden ini membuyarkan,” demikian bunyi beleid Pasal 19 ayat a-r.

Team kerja, tubuh, serta komite yang dibubarkan seperti berikut:

1. Team Transparan Industri Ekstraktif yang dibuat berdasar Ketentuan Presiden No. 26/2010 mengenai Transparan Penghasilan Negara serta Penghasilan Wilayah yang Didapat dari Industgri Ekstraktif;

2. Tubuh Pengaturan Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan serta Kehutanan yang dibuat berdasar Ketentuan Presiden No. 10/2011 mengenai Tubuh Pengaturan Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan serta Kehutanan;

3. Komite Pemercepatan serta Pelebaran Pembangaunan Ekonomi Indonesia 2011—2025 yang dibuat berdasar Ketentuan Presiden No. 32/2011 mengenai Masterplan Pemercepatan serta Pelebaran Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011—2025 seperti sudah dirubah dengan Ketentuan Presiden No. 48/2014 mengenai Perkembangan atas Ketentuan Presiden No. 32 /2011 mengenai Masterplan Pemercepatan serta Pelebaran Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011—2025;

4. Tubuh Peningkatan Teritori Taktiks serta Infrastruktur Selat Sunda yang dibuat berdasar Ketentuan Presiden No. 86/2011 mengenai Peningkatan Teritori Taktiks serta Infrastruktur Selat Sunda;

5. Team Pengaturan Nasional Pengendalian Ekosistem Mangrove yang dibuat berdasar Ketentuan Presiden No. 73/2012 mengenai Taktik Nasional Pengendalian Ekosistern Mangrove;

6. Tubuh Kenaikan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang dibuat berdasar Ketentuan Presiden No. 90/2016 mengenai Tubuh Kenaikan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

7. Komite Pengarah Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasiskan Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017—2019 yang dibuat berdasar Ketentuan Presiden No. 74/2017 mengenai Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasiskan Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017—2019;

8. Unit Pekerjaan Pemercepatan Penerapan Berupaya yang dibuat berdasar Ketentuan Presiden No. 91/2017 mengenai Pemercepatan Penerapan Berusaha;

9. Team Pengaturan Pengawasan serta Penilaian atas Pemberian Agunan serta Bantuan Bunga pada PDAM Dalam Kerangka Pemercepatan Penyediaan Air Minum yang dibuat berdasar Ketentuan Presiden No. 46/2019 mengenai Pemberian Agunan serta Bantuan Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Kerangka Pemercepatan Penyediaan Air Minum;

Instansi Lain yang Dibubarkan

10. Team Utang Komersil Luar Negeri yang dibuat berdasar Ketetapan Presiden No. 39/1991 mengenai Pengaturan Pengendalian Utang Komersil Luar Negeri;

11. Team Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Rangka World Trade Organization yang dibuat berdasar Ketetapan Presiden No. 104/1999 mengenai Pembangunan Team Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Rangka World Trade Organization seperti sudah seringkali dirubah, paling akhir dengan Ketetapan Presiden No. 16/2002 mengenai Perkembangan Ke-2 atas Ketetapan Presiden No. 104/1999 mengenai Pembangunan Team Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Rangka World Trade Organization;

12. Team Restrukturisasi serta Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara yang dibuat berdasar Ketetapan Presiden No 166/1999 mengenai Team Restrukturisasi serta Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara seperti sudah dirubah dengan Ketetapan Presiden No. 133/2000 mengenai Perkembangan atas Ketetapan Presiden No. 166 Tahun 1999 mengenai Team Restrukturisasi serta Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara;

13. Komite Kebijaksanaan Bagian Keuangan yang dibuat berdasar Ketetapan Presiden No. 177/1999 mengenai Komite Kebijaksanaan Bagian Keuangan seperti sudah seringkali dirubah, paling akhir dengan Keppres No. 53/2003 mengenai Perkembangan Ke-2 atas Keppres No. 177/1999 mengenai Komite Kebijaksanaan Bagian Keuangan;

Instansi Lain yang Dibubarkan

14. Komite Antardepartemen Bagian Kehutanan yang dibuat berdasar Keppres No. 80/2000 mengenai Komite Antardepartemen Bagian Kehutanan;

15. Team Pengaturan Kenaikan Kelancaran Arus Barang Export serta Import yang dibuat berdasar Keppres No. 54/2002 mengenai Team Pengaturan Kenaikan Kelancaran Arus Barang Export serta Import seperti sudah dirubah dengan Keppres No. 24/2005 mengenai Perkembangan atas Keppres No. 54/2002 mengenai Team Pengaturan Kenaikan Kelancaran Arus Barang Export serta Impor;

16. Team Nasional Kenaikan Export serta Kenaikan Investasi yang dibuat berdasar Keppres Nornor 3/2006 mengenai Team Nasional Kenaikan Export serta Kenaikan Investasi seperti sudah seringkali dirubah, paling akhir dengan Keppres No. 28/2010 mengenai Perkembangan Ke-2 atas Keppres No. 3/2006 mengenai Team Nasional Kenaikan Export serta Kenaikan Investasi;

17. Team Pengaturan Pemercepatan Pembangunan Rumah Susun di Teritori Perkotaan yang dibuat berdasar Keppres No. 22/2006 mengenai Team Pengaturan Pemercepatan Pembangunan Rumah Susun di Teritori Perkotaan; serta

18. Komite Nasional Persiapan Penerapan Warga Ekonomi Association of Southeast Asian Nations yang dibuat berdasar Keppres No. 37/2014 mengenai Kornite Nasional Persiapan Penerapan Warga Ekonomi Association of Southeast Asian Nations.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *