LPS Makin bertambah
Kesaktian LPS Makin bertambah: Juru Selamat Bank di Ujung Sundul

Kesaktian LPS Makin bertambah: Juru Selamat Bank di Ujung Sundul

Posted on

Kesaktian LPS Makin bertambah: Juru Selamat Bank di Ujung Sundul. Jakarta, CNBC Indonesia – Tubuh Budget Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) bersama-sama pemerintah memberi wewenang semakin pada Instansi Penjamin Simpanan (LPS) ditengah-tengah epidemi covid-19 sekarang ini.

LPS nanti dapat masuk memberi suntikan langsung ke bank yang di ‘jurang’ baik skemaik atau non-sistemik. Ketua Banggar DPR Said Abdullah menjelaskan. Undang-undang yang mengendalikan LPS sejauh ini tempatkan LPS untuk tempat yang benar-benar pasif. Dimana undang-undang ini cuma membolehkan LPS menolong memberi agunan pada nasabah bank, saat bank itu telah dipastikan tidak berhasil bayar.

Juru Selamat Bank di Ujung Sundul

“Problemnya saat ini, jika LPS menanti bank tidak berhasil ditengah-tengah situasi semacam ini, ini akan beresiko buat skema keuangan kita,” jelas Said pada CNBC Indonesia. Jumat (19/6/2020). Tambahan wewenang yang dikasih ke LPS, seperti ada dalam Klausal 20 ayat (1) poin c UU No 2 Tahun 2020.

Untuk dipahami, dalam UU itu, LPS rupanya bisa lakukan pemungutan ketetapan yang memberikan dukungan KSSK [Komite Kestabilan Skema Keuangan] untuk lakukan atau mungkin tidak lakukan pengamanan bank kecuali Bank Skemaik yang dipastikan untuk bank tidak berhasil.

Ini dilaksanakan dengan memperhitungkan diantaranya situasi perekonomian, komplikasi persoalan bank, keperluan waktu perlakuan, tersedianya investor, serta/atau efisiensi perlakuan persoalan bank dan bukan hanya memperhitungkan prediksi ongkos yang terendah (least biaya tes).

Said memandang, dana yang dipunyai oleh LPS sekarang ini semestinya dapat untuk tempatkan dananya pada bank, supaya bank tidaklah sampai tidak berhasil bayar. Peletakan dananya, tentu saja harus sesuai keperluan likuiditas bank.

Banggar DPR Merekomendasikan

“Semestinya seumpama ada Bank yang alami kesusahan likuiditas, semestinya dapat dana [pada asset LPS] yang capai Rp 130 triliun di taruh di bank-bank, berbentuk deposito,” jelas Said. Oleh karenanya, Banggar DPR merekomendasikan pada pemerintah untuk mengeluarkan Ketentuan Pemerintah (PP) yang sangat mungkin LPS dapat tempatkan dananya ke bank yang ‘bermasalah’ atau kesusahan likuiditas.

Dengan peletakan dana LPS ini pada bank tidak berhasil bayar ini, menurut Said harus juga berdasar kriteria yang telah di approval oleh Bank Indonesia (BI) serta Kewenangan Layanan Keuangan (OJK).

“Lalu yang paling akhir pintunya ialah LPS. Hingga bank selamat. Jika tidak dilaksanakan semacam itu, asing akan berlomba beli bank kita,” kata Said menerangkan.

Pada konsepnya pendapat dari Banggar supaya LPS dapat tempatkan dananya pada bank-bank. Untuk menahan bank-bank masuk ke kelompok bank tidak berhasil bayar ditengah-tengah epidemi covid-19 sekarang ini.

Kesusahan Likuiditas

“Baik itu bank skemaik atau mungkin tidak skemaik. Intinya Bank Buku 1 serta 2. Ini kan harap-harap kuatir pada kondisi semacam ini, sebab mereka, bisa-bisa gulung tikar jika tidak dibantu,” jelas Said.

Bank yang mempunyai kesusahan likuiditas sebetulnya bisa meningkatkan likuiditas dalam periode pendek. Triknya dengan lakukan repo SBN ke Bank Indonesia. Sayangnya ditengah-tengah ketatnya likuiditas sekarang ini, bank mana saja tentu tidak mempunyai SBN. Hingga BI tidak dapat menolong.

“Kriteria likuiditas periode pendek kan susah sekali. Salah satunya harus mempunyai SBN. Bank tidak punyai SBN bagaimana, BI tidak dapat turun.”

“Lebih bagus LPS yang dananya nganggur, serta dibanding menanti banknya tidak berhasil selanjutnya nasabah berduyun-duyun mencairkan bunganya serta menanti antrean LPS. Itu akan beresiko buat transmisi keuangan serta perbankan kita,” jelas Said.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *