Polisi Periksa Brigjen Prasetijo Sebagai Tersangka Kasus Surat Jalan Djoko Tjandra
Polisi mengawali kontrol pertama pada Brigjen Prasetijo Utomo dengan posisinya untuk terduga masalah penerbitan surat jalan untuk Djoko Tjandra. Penyidik mengawali pemungutan info semenjak jam 12.00 WIB tadi siang.

Polisi Periksa Brigjen Prasetijo Sebagai Tersangka Kasus Surat Jalan Djoko Tjandra

Posted on

Polisi mengawali kontrol pertama pada Brigjen Prasetijo Utomo dengan posisinya untuk terduga masalah penerbitan surat jalan untuk Djoko Tjandra. Penyidik mengawali pemungutan info semenjak jam 12.00 WIB tadi siang.

“Dicheck untuk terduga oleh penyidik Bareskrim Polri,” papar Karo Penmas Seksi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (30/7/2020).

Menurut Awi, sekitar 21 orang sudah dicheck untuk saksi atas masalah surat jalan itu. Baik itu dari internal Polri ingin juga pihak berkaitan yang lain.

“Terhitung semenjak tanggal 20 Juli 2020 s/d 27 Juli 2020. Tanggal 27 Juli 2020 sudah dikerjakan gelar kasus,” jelas Awi.

Polri memutuskan Brigjen Pol Prasetijo Utomo untuk terduga masalah surat jalan Djoko Tjandra. Ia juga dikenai pasal berlapis yaitu Pasal 263 ayat 1 serta 2 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 E KUHP. Serta pasal 426 ayat 1 KUHP serta atau Pasal 221 ayat 1 ke 2 KUHP.

Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo sampaikan. Untuk rekonstruksi dugaan berkaitan pengerjaan surat palsu serta memakai surat palsu. Seperti Pasal 263 KUHP ayat 1 serta ayat 2 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 E KUHP.

“Kita sudah melakukan kontrol info saksi yang berkesuaian serta kita memperoleh tanda bukti juga sekaligus kami dalami berkaitan objek disebut, surat jalan, serta surat info pemeirksaan Covid. Dimana dua surat jalan dibikin atas perintah terduga BJP PU. Selanjutnya surat info Covid serta referensi kesehatan yang dibikin di Pusdokkes Polri,” papar Listyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (27/7/2020).

Selanjutnya, lanjut ia, konstruksi Pasal 426 KUHP berkaitan menolong orang yang dirampas kemerdekaannya, dalam ini Djoko Tjandra. Polri memperoleh keselarasan info saksi serta tanda bukti berbentuk surat.

Hilangkan Barang Bukti

Yang didalami serta jadi objek kasus yakni ketetapan Kapolri Nomor 119 tanggal 20 Juni 2019. Mengenai pengangkatan BJP PU untuk Karo Korwas serta surat Jampidsus pada Kabareskrim Polri mengenai status hukum Djoko Tjandra.

“Dalam konstruksi ini peranan BJP PU untuk anggota Polri yang semestinya bekerja untuk penegak hukum, sudah biarkan atau kirim pertolongan pada JST dengan keluarkan surat jalan, membuat surat info bebas Covid, serta surat referensi kesehatan,” jelas Listyo.

Paling akhir untuk rekontruksi Pasal 221 ayat 1 ke 2 KUHP. Brigjen Prasetijo disangka sudah menghalang-halangi atau mempersulit penyelidikan. Dengan merusak serta hilangkan beberapa tanda bukti.

“Ini dikuatkan dengan beberapa info saksi yang berkesesuaian. Dimana terduga BJP PU untuk petinggi Polri memerintah Kompol Joni Andrianto untuk membakar surat yang sudah dipakai diperjalanan oleh saudara AK serta JST (Djoko Tjandra), termasuk oleh yang berkaitan,” Listyo menandaskan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *